PEMERINTAH GUNAKAN TEORI DARIPADA FAKTA

Belakangan ini sulitnya untuk mendapatkan ijin usaha hampir dirasakan semua masyarakat disintang berbelit-belitnya peraturan yang dibuat, membuat banyak orang menempuh jalan pintas yaitu dengan berbagai motif yang dilakukan masyarakat untuk mendapatkan sebuah ijin dan ini sangat memberatkan bagi masyarakat khususnya BAGI yang tinggal dipedalaman harus bolak-balik dari kampung dan menelan biaya yang tidak sedikit. Kurang pekanya pemerintah dalam hal ini makin menambah biaya opersional bagi mereka yang ingin membuat ijin usaha. Apalgi mereka yang baru bergelut didunia usaha.

Dan jalur yang seharusnya tidak ditempuh pun harus dijalankan,seperti nitip uang rokok, amplop, dan lain-lain. ini dirasakan salah seorang warga sintang dalam penggurusan perijinan, beliau juga sempat mengeluhkan hal semacam ini, namun beliau juga mengatakan "ya klo gak gini urusan kita gak akan kelar,,tapi klo gini sudah dipastikan keluar ijinnya walaupun harus menunggu sebentar".

Dalam hal ini  permerintah diharapkan mendukung animo masyarakat dalam pengurusan ijin bukan malah mengambil kesempatan untuk mendapat pendapatan tambahan bagi orang-orang tertentu saja atau dalam SKPD yang bersangkutan.

Dan hal semacam ini hampir dirasakan semua masyarakat dalam pengurusan perijinan dan hampir semua SKPD masih menganut paham demikian,,dan ini sangat-sangat memberatkan masyarakat yang ingin memiliki ijin.

berkeliaran ijin-ijin yang tidak seharusnya dikeluarkan tak luput dari peran pemerintah daerah itu sendiri  dalam penggurusan perijinan, pihak terkait masih menggunakan teori daripada fakta yang terjadi dimasyarakat, sehingga apa yang terjadi dimasyarakat sangatlah bertentangan dengan kondisi perijinan itu sendiri.

kedepan masyarakat menghimbau kepada pemerintah daerah agar peka terhadap masyarakat, bukan malah menjadikan masyarakat sebagai tameng . Dan bila perlu haruslah bermusyawarah dengan masyarakat terlebih dahulu sebelum hal-hal yang tidak diinginkan terjadi,seperti yang terjadi selama ini masyarakat yang menjadi korban dari diterbitkannya ijin tersebut.

TUHAN TAK AKAN CIPTAKAN BUMI KEDUA

Semangat pembangunan daerah dewasa ini, tak lain adalah bisa bisa mengeruk keuntungan lima tahunan bagi pengusaha daerah. Hal ini bisa terjadi di tingkat kotamadya dan kabupaten, bahkan pemerintahan di bawahnya. Mereka cenderung menangkap UU otonomi daerah itu sebagai peluang menciptakan kekuasaan dimana peranannya dianggap penting. Untuk pencapaian kenikmatan kekuasaannya, tak heran jika pengejawantahan hasratnya dibuat payung hukum atas nama peraturan daerah (perda) dan peraturan wilayah (perwal). Pada itulah pemerintah daerah memainkan perannya atas nama kekuasaan daerah. Atas semangat itulah, maka tak heran proses regulasi yang dibuatnya penuh dengan berbagai manipulasi atas nama demokrasi kewargaan. Inilah sebuah cara untuk kelangsungan kekuasaannya. Demokrasi semacam itu adalah demokrasi ’simularka’, dimana aturan mainnya menggunakan model kooperasi antara lembaga formal atas nama rakyat, pengusaha, dan ’stickholder’ yang dibuatnya sangat paradoks, seperti yang dikatakan Herr Duhring, dengan demikian membelah masyarakat menjadi unsur-unsurnya yang paling sederhana, dan dengan berbuat begitu, menemukan bahwa masyarakat paling sederhana terdiri atas sekurang-kurangnya dua orang. Dengan kedua orang ini dia mulai beroperasi secara aksiomatik. Dan begitulah aksioma moral dasar dengan sendirinya

Kepercayaan pada potensi manusia yang berada kedudukannya atas nama masyarakat, merupakan hal yang patut dilihat dan direduksi kebenarannya untuk proses pembangunan. Karenanya dimana proses-proses berskala kecil dan fenomena-fenomena yang muncul pada level individual menjadi titik pusat pencarian ilmiah dan dipandang sebagai tingkat dasar dalam analisis sosial. Individu, interaksi antar individu dan kelompok-kelompok kecil membentuk masyarakat. Masyarakat merupakan penjumlahan dari sejumlah proses di dalam dan di antara individu-individu dan bukan merupakan sejumlah struktur besar (grand structure) (Robert Mirsel. 2004: 29). Maka konsepsi pembangunan seharusnya mengacu pada detail dari arti sejumlah proses pembentukan masyarakat itu sendiri.

Pada pembentukan masyarakat, tidak sesederhana muncul begitu saja, namun di dalamnya ada proses pembentukan sejarah. Hal ini sebagai salah satu potensi yang patut dilihat tanpa harus ditutup-tutupi manakala, perencanaan tata ruang wilayah mengubah artefak sebagai salah satu aset sejarah. Mencoba membayangkan seperti apakah kiranya hidup sehari-hari dalam masyarakat, jika tak ada seorangpun yang tahu tentang sejarah. Imajinasi macet, sebab hanya melalui pengetahuan tentang sejarah dirinyalah, suatu masyarakat bisa memiliki pengetahuan tentang dirinya sendiri. Sebab manusia tanpa memori dan pengetahuan diri, adalah manusia yang mengambang, demikian pula suatu masyarakat tanpa memori (atau lebih tepatnya, tanpa kemampuan mengingat) dan pengetahuan diri akan menjadi masyarakat yang mengambang (Stuart Sim. 2002: 1-2). Maka itulah kiranya yang menjadi perdebatan publik terkait dengan masuknya perusahaan sawit. Proyek itu dilegitimasi oleh peraturan daerah, yang sebelumnya telah dilakukan pengurugan oleh pengembang sebelum perda yang mengatur penataan di kawasan Sepauk-Tempunak. Maka begitu jelas penutupan sejarah telah terjadi, tanpa memperhitungkan kelangsungan hidup masyarakatnya yang berkelanjutan.