Alih Fungsi Hutan Kalimantan Barat Bermasalah, Pemerintah Diminta Tegas

Pontianak - Sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat di Kalimantan Barat mendesak pemerintah bertindak tegas atas alih fungsi hutan oleh sejumlah perusahaan. Pengalihan itu selain illegal juga menimbulkan banyak masalah.
Hal tersebut disampaikan oleh Yayasan Titian, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia   (WALHI), Konsorsiaum Anti Ileggal Logging (KAIL) serta Amanat Masyarakat Pedalaman (AMAN) kepada TEMPO di Pontianak, Rabu (16/2), menanggapi rencana pemeritah mengubah tata ruang kawasan hutan menjadi Hak Peruntukan Lain (HPL).
“Usulan perubahan tata ruang hutan harus ditinjau ulang, karena menimbulkan banyak rmasalah. Bahkan, di Kabupaten Sanggau dan Bengakayang, sejumlah perusahaan sawit mengunakan lahan illegal,” kata Rido, Manajer Program Yayasan Titian, 
Direktur Eksekutif Walhi Kalimantan Barat, Blasius Hendi Candra,kala menjabat pernah meminta Menteri Kehutanan berhati-hati untuk mensetujui usulan perubahan tata ruang kawasan hutan menjadi HPL seluas 2,3 juta ha. “KPK harus turun tangan karena banyak kawasan hutan sudah ditanami sawit dan jadi kawasan tambang illegal. Kalau perubahan karena alasan kawasan penduduk itu tidak besar jumlahnya, inikan pasti ada kepentinan para inventor yang lebih besar,” ungkapnya.
Hendi mengaku sudah meminta Menteri Kehutanan melaporkan kasus tersebut kepada KPK, termasuk kasus illegal logging yang tidak tuntas.
“Kasus pelaku illegal Logging Ketapang yang masuk daftar buronan polisi juga harus diteruskan dan ditangkap. Karena para DPO Mebes Polri itu masih berkeliaran bebas di Pontianak dan Ketapang, bahkan membuka usaha lain termasuk tambang dan sawit, agar masyarakat tidak menjadi bingung soal keadilan,” katanya lagi.
Dari data Dinas Kehutanan Kalimantan Barat diperoleh keterangan, sekitar 1,5 juta hektare kawasan hutan telah beralih fungsi menjadi kawasan perkebunan dan pertambangan secara ilegal. Tumpang tindih perizinan itu terjadi hampir merata, seperti Kabupaten Landak, Ketapang, Bengkayang Sintang, Melawi, Kapuas Hulu, Sambas, Sanggau, dan Kubu Raya.
Di Desa Pamayam, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak di kawasan hutan produksi milik PT. Sinar Kalbar Raya, Bumi Raya Group telah ditanami kebun sawit seluas 6000 hektare. Direktur BRU Thomas Agap Alim saat dihubungi  di kantornya enggan memberi keterangan.
Ketua AMAN, Kalimantan Barat Surjani Alloy justru menunding rencana perubahan kawasan hutan tidak mewakili kesejahteraan masyarakat pedalaman. “Itukan untuk kepentingan para penguasa dan pengusaha sawit dan tambang, masyarakat di pedalaman akan makin tersingkir dari tanahnya sendiri. Lihat saja Kalbar sekarang, hampir semua kabupaten dan kota tenggelam oleh banjir."
Kepala Badan Pertahanan Nasional (PBN) Kalimantan Barat Imel Poluan mengaku telah memberikan data yang dibutuhkan tim Perubahan Tata Ruang dari Dinas Kehutanan dan Dinas Pekerjaan Umum.
"BPN tidak masuk dalam tim inti, hanya memberikan data yang kami punya, keputusan tentunya pada mereka," kata Imel.
Staf Humas dan Komunikasi Departemen Kehutanan Purwantio membenarkan, sejumlah pejabat dari kantornya  akan datang ke Pontianak bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bareskim Mabes Polri, Kejaksaan Agung, dan Satgas Mafia Hukum, untuk melakukan rapat koordinasi dengan kepala daerah tingkat II dan Gubernur Kalimantan Barat.
Kalimantan Barat memiliki luas daratan 14.546.319 Ha, berdasarkan surat keputusan Menteri Kehutanan No 259/kpts-ii/2000, kawasan seluas 9.101.760,00 Ha (62,57% dari luas total) telah ditunjuk kawasan hutan seluas yang terdiri dari (1) kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam seluas 1.645.580 Ha, (2) Hutan Lindung (HL) seluas 2.307.045 Ha, (3) Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 2.445.985, (4) Hutan Produksi (HP) seluas 2.265.800 Ha, (5) Hutan Produksi Konversi (HPK) seluas 514.350 ha.

Sumber;http://www.walhi.or.id/id/ruang-media/walhi-di-media/berita-hutan/331-alih-fungsi-hutan-kalimantan-barat-bermasalah-pemerintah-diminta-tegas.html

ALIH FUNGSI LAHAN: Ada Indikasi Keterlibatan Orang Kuat

Banda Aceh,  - Ada indikasi campur tangan orang kuat lokal dalam pemberian izin pembukaan lahan perkebunan sawit seluas 1.605 hektar di hutan lindung gambut Rawa Tripa, Desa Pulo Kruet, Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, oleh Pemerintah Provinsi Aceh untuk PT Kalista Alam.
Hal itu dikatakan Ketua Satuan Tugas (Satgas) Reduced Emission from Deforestation and Degradation (REDD) Aceh Fadmi Ridwan, Kamis (15/12), di Banda Aceh. Hal itu menanggapi gugatan sejumlah lembaga swadaya masyarakat lingkungan Aceh terhadap kebijakan pemberian izin pembukaan perkebunan untuk PT Kalista Alam.
Fadmi menuturkan, sebelum pemberian izin untuk PT Kalista Alam keluar, Satgas REDD Aceh dimintai rekomendasi oleh Pemprov Aceh. Dalam rekomendasinya, Satgas menegaskan, pemberian izin tidak bisa dilakukan karena lahan berada di Kawasan Ekosistem Leuser.
”Ada indikasi campur tangan orang kuat lokal sehingga izin keluar. Padahal, sudah jelas itu menyalahi aturan,” ujar Fadmi.
Keterlibatan orang kuat bisa masuk saat pembahasan di tingkat Badan Pelayanan dan Perizinan Terpadu serta Dinas Kehutanan dan Perkebunan Aceh sebelum masuk ke Gubernur Aceh. Namun, Fadmi enggan menyebutkan orang kuat yang dimaksud. Sampai saat ini tidak pernah ada analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) terkait hal itu.
Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Fahkruddin Polem mengakui, izin pembukaan lahan sawit untuk PT Kalista Alam berada di lahan hutan gambut di Rawa Tripa. Saat ditanya mengapa izin pembukaan lahan sawit tetap diberikan, Fahkruddin menyatakan akan cek ke lapangan lebih dulu. ”Saya tak banyak tahu tentang hal itu karena baru pulang dari naik haji,” ia berkilah.
Pembukaan lahan sawit di atas lahan hutan lindung tanpa amdal dapat memengaruhi program REDD untuk hutan di Aceh. Karena itu, dalam waktu dekat akan ada peninjauan ulang terhadap izin perkebunan bermasalah.
Terkait indikasi orang kuat dalam pemberian izin itu, Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Aceh TM Zukfikar mengatakan, siapa pun yang dimaksud, semestinya Gubernur Aceh tak terpengaruh.
Gugatan terhadap Gubernur Aceh terkait pemberian izin pembukaan lahan sawit untuk PT Kalista Alam, Rabu lalu, memasuki persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Dalam sidang itu, PTUN menerima gugatan tersebut. (HAN)
Sumber : http://cetak.kompas.com/read/2011/12/16/02391881/ada.indikasi.keterlibatan.orang.kuat.

---

Share

blackberry baru memenuhi 3 syarat diindonesia

 

Indonesia meminta Research in Motion selaku produsen BlackBerry untuk memenuhi empat syarat agar bisa melanjutkan layanannya di Indonesia.

Syarat itu adalah membangun pusat layanan purna-jual, memfasilitasi penyadapan sesuai hukum yang berlaku di Indonesia, memblokir konten negatif seperti pornografi, serta membangun Regional Network Aggregator.

Tapi RIM baru memenuhi 3 syarat dan belum membangun Network Aggregator di Indonesia. Sebagai gantinya, RIM membangun router dan itu pun bukan di Indonesia tapi di Singapura.

Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia kemudian merekomendasikan kepada pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika, untuk menghentikan layanan internet BlackBerry jika tidak memenuhi syarat pembangunan network aggregator di Indonesia.

"Sekarang bola ada di tangan RIM. Kalau mereka cinta pasar Indonesia, dia harusnya bangun server di sini," ujar salah satu anggota BRTI, Heru, saat dihubungi VIVAnews.com, 14 Desember 2011.

Dia melanjutkan, ini lain hal jika RIM hanya ingin menjual produk ponselnya saja. Maka itu akan diperlakukan sama dengan vendor lain seperti Nokia, Samsung. Karena BlackBerry menjual layanan internet, maka ia terkena layanan jasa telekomunikasi yang diatur dalam Keputusan Menteri nomor 21 Tahun 2001.
Heru juga menjelaskan, bahwa apa yang dilakukan BRTI bukan untuk merugikan masyarakat. BRTI justru berusaha agar RIM memberikan layanan yang terbaik bagi masyarakat. "Masyarakat jangan panik. Jika server di sini, biaya lebih murah, tidak lemot, itu secara teknis bisa diketahui," tuturnya.

Heru menilai, RIM tampaknya tidak begitu menghiraukan ancaman BRTI. "Mereka cuek, merasa di atas angin karena masyarakat kita sudah sangat tergantung."

Untuk itu, ia mengajak masyarakat agar bersatu padu untuk menekan RIM memenuhi komitmennya. BRTI sudah menyampaikan rekomendasi kepada Menteri Komunikasi dan Informasi, yang keputusannya tinggal menunggu Peraturan Pemerintah tersebut.

sumber:http://teknologi.vivanews.com/news/read/272218--rim-terkesan-cuek-dengan-tuntutan-indonesia-?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook